Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ancang-ancang Halau Perlambatan Ekonomi

image-gnews
Pekerja merampungkan pembangunan konstruksi proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi 2A di kawasan Pedati, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Proyek tol sepanjang 21,04 kilometer itu terus dikerjakan untuk mengurai kemacetan di ruas Jalan Kalimalang dari Bekasi ke arah Jakarta dan sebaliknya. TEMPO/Tony Hartawan
Pekerja merampungkan pembangunan konstruksi proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi 2A di kawasan Pedati, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Proyek tol sepanjang 21,04 kilometer itu terus dikerjakan untuk mengurai kemacetan di ruas Jalan Kalimalang dari Bekasi ke arah Jakarta dan sebaliknya. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengumuman Badan Pusat Statistik atau BPS tentang pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal ketiga tahun ini berada di angka 5,02 persen (year on year) seakan memperjelas gambaran kabar buruk di akhir tahun. Terlebih karena sebelumnya sinyal dan prediksi perlambatan ekonomi global dan berimbas ke dalam negeri sudah sering dikirimkan oleh banyak pihak.

Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019, realisasi pertumbuhan ekonomi termasuk salah satu indikator yang meleset dari target. Mulanya, pemerintah memasang target tinggi yaitu 8 persen pada RPJMN 2015-2019. Namun, hingga akhir periode pertama Jokowi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tanah Air hanya tumbuh moderat di kisaran 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi pada tahun pertama Jokowi, yaitu di 2015. Kala itu, angka pertumbuhan PDB hanya 4,79 persen alias melambat dari capaian 2014, yaitu 5,02 persen. Baru setahun setelahnya, pada 2016, pertumbuhan ekonomi mulai pulih ke 5,02 persen. Angka tersebut kembali naik ke 5,07 persen pada 2017 dan melambung ke 5,17 persen pada 2018. Per

Hal ini tak lepas dari lesunya tingkat konsumsi yang biasanya turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat pertumbuhan tahunan indeks konsumsi rumah tangga masyarakat pada paruh ketiga tahun ini stagnan. Berbagai aktivitas niaga penting dalam pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. "Indeks penjualan eceran riil tumbuh 1,8 persen dari 4,56 persen," kata Kepala BPS Suhariyanto, Selasa, 5 November 2019.

Loyonya belanja masyarakat di sektor retail makin terlihat dengan realisasi pertumbuhan belanja kartu kredit yang cuma 1,84 persen pada kuartal III tahun ini. Padahal belanja kartu kredit pada kuartal yang sama tahun lalu tumbuh 4,5 persen. Melansir data BPS, belanja masyarakat di sektor makanan, pakaian, transportasi, komunikasi, restoran, hingga hotel mengalami penurunan.

Selain itu, acuan tingginya belanja masyarakat yang biasa tercermin dari penjualan mobil juga menurun pada tahun ini. Suhariyanto mengatakan penjualan mobil wholesale hingga ke tingkat dealer turun dari 302.774 unit menjadi 272.522 unit. Menurut Suhariyanto, geliat konsumsi masyarakat selama kuartal III tertahan lantaran sudah tidak ada bonus dan tunjangan hari raya. "Pada kuartal IV, ada peluang peningkatan.”

Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Nicholas Mandey, mengaku laju pertumbuhan sektor retail memang tergopoh-gopoh selama kuartal lalu karena situasi politik dalam negeri yang kurang kondusif. Dia memprediksi laju pertumbuhan sektor retail kembali tak mencapai dua digit selama tiga tahun berturut-turut. "Tapi periode sisa tahun ini, di mana ada momen Natal dan Tahun Baru, kami optimistis pertumbuhannya bisa kembali dua digit," ujarnya.

Tak hanya di sektor konsumsi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani, menyatakan kalangan industri juga sudah mulai ancang-ancang melakukan sejumlah efisiensi karena ketidakpastian ekonomi global ini. "Pengusaha juga agak ngerem produksi kalau begini. Mau ke luar juga lagi loyo dan persaingan sedang ketat," ujarnya. Dalam hitungannya, perekonomian hingga akhir tahun menurun hingga menjadi 5 persen.

Lebih jauh Rosan menyarankan agar pemerintah bisa memanfaatkan situasi seperti saat ini untuk memperbaiki industri manufaktur kita sebagai part of global value chain. Sebab, negara seperti Singapura yang masuk dalam rantai pasokan dunia dapat dengan mudah perekonomiannya terkerek jika ekonomi global maju pesat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

1 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) menjadi pembicara dalam seminar berjudul Achieving Climate Outcomes for Transformation, salah satu dari rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Ke-57 Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Sabtu, 4 Mei 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.


Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?


Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

2 jam lalu

Kejati Bali tangkap tangan Bendesa Adat karena melakukan pemerasan, Kamis 2 Mei 2024. FOTO: dokumen  Puspenkum Kejati Bali.
Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

17 jam lalu

Foto udara sejumlah kendaraan antre saat melintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Semarang-Batang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 13 April 2024. Pemerintah bersama Korlantas Polri menerapkan skema lalu lintas satu arah (one way) dari Tol Trans Jawa KM 414 GT Kalikangkung Semarang-Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Sabtu (13/4) dimulai pukul 15.00 WIB dan untuk tanggal 14-16 April 2024 selama 24 jam guna memperlancar arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.